Batam, desaintoday.net – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena menandai keberhasilan Kota Batam memperoleh opini WTP selama 14 tahun berturut-turut.
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini. Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Menurutnya, penilaian BPK didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Sementara itu, Li Claudia Chandra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kota Batam. Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Li Claudia.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Li Claudia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Raihan opini WTP ke-14 secara berturut-turut tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
