Batam, Desaintoday.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mendapatkan pengakuan atas komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Kamis (11/12/2025), Pemko Batam ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori pemerintah kabupaten/kota.
Penghargaan tersebut diterima Asisten Administrasi Umum (Asdum) Sekretariat Daerah Kota Batam Heriman HK, mewakili Wali kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali kota Batam Li Claudia Chandra. Asdum turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan.
Penetapan predikat ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi Kepri terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemko Batam dinilai memenuhi standar layanan informasi, transparansi program dan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses publik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang mampu menerapkan tata kelola informasi secara terbuka, akuntabel, dan responsif.
“Predikat informatif bukan hanya penghargaan, tetapi komitmen berkelanjutan Pemko Batam dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Kami apresiasi seluruh perangkat daerah yang menjaga konsistensi pelayanan informasi publik,” ujar Asdum Setdako Batam.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi. Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan akan terus dilakukan agar layanan informasi semakin optimal.
“Terkait dengan diraihnya predikat ini, Pemko Batam menegaskan diri sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip keterbukaan demi meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
