Desaintoday.com, Kepri || Forum Daerah Kepulauan melaksanakan Working Group Discussion (WGD), isu yang mengemuka adalah bagaimana mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Sudah hampir 20 tahun, RUU yang memuat gagasan kesetaraan dan perlakuan adil di daerah berciri kepulauan, ini belum juga dibahas dan disahkan.
Setelah pada masa kerja DPR periode 2014-2019, terbentuk panitia kerja RUU Daerah Kepulauan, namun tidak ada tindak lanjut karena sejumlah kementerian tak menyerahkan Daftar Inventarissi Masalah (DIM). Saat ini, RUU Daerah Kepulauan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Richard menegaskan bahwa demi mempercepat pembangunan di daerah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik khas Daerah Kepulauan, maka Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan harus segera disahkan.
Seperti halnya Batam yang hari ini telah mengalami kemajuan signifikan adalah berkat adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat dalam pembangunannya. Nah, daerah kepulauan yang lain juga perlu diberikan kebijakan khusus, tidak harus sama dengan Batam, tapi salah satunya melalui pengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Saya memperkirakan bahwa APBN kita seharusnya saat ini bisa mencapai 5.000 triliun apabila pengembangan daerah Kepulauan dilakukan sejak dulu.
Namun, kita terlambat dalam pengembangan potensi daerah kepulauan, ada begitu banyak sumberdaya yang perlu dikembangkan guna meningkatkan perekonomian dan ketahanan nasional bangsa kita.
Semangat kita tidak akan pernah surut dalam memperjuangkan hal ini.pungkas Richard.
