Batam, desaintoday.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak insan pers terus memperkuat perannya sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) sekaligus pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan bertema “Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas” tersebut dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam perjalanan pembangunan Batam. Selain menyampaikan informasi mengenai kemajuan daerah, wartawan juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, hubungan pemerintah dan pers perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta tetap menjaga independensi jurnalistik.
“Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif ketimbang mengembangkan cerita-cerita yang kontraproduktif. Dalam konteks inilah, peran insan pers menjadi sangat strategis,” ujar Amsakar.
Ia berharap PJS dapat turut memperkenalkan berbagai potensi, perkembangan investasi, dan kemajuan pembangunan Batam kepada masyarakat luas, tanpa mengabaikan tugas pers dalam menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan publik.
“Kami berharap rekan-rekan PJS dapat turut menyampaikan berbagai perkembangan, potensi, dan kemajuan Batam dan Indonesia kepada masyarakat luas, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Amsakar turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,28 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Ia juga menyampaikan realisasi investasi Batam pada semester I 2026 sebesar Rp58,97 triliun, sementara tingkat kemiskinan disebut mengalami penurunan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurut Amsakar, capaian pembangunan tersebut bukan semata-mata hasil kerja pemerintah, melainkan buah kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan insan pers.
Karena itu, ia menilai keterbukaan informasi dan penyampaian aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Sejalan dengan arahan Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, BP Batam terus mendorong penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk membangun komunikasi dengan media untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan tanggung jawab insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut wartawan semakin cermat dalam menyampaikan pemberitaan. Informasi yang keliru tidak hanya berpotensi merugikan seseorang atau lembaga, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.
“Perlu meningkatkan kemampuan para jurnalis kita. Dampak dari berita-berita yang tidak tepat itu bukan hanya satu pihak yang rugi, tetapi kita semua sebagai bangsa,” ujar Zulkifli.
Ia juga mengajak insan pers memahami arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya penguatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.
Zulkifli menegaskan bahwa pembangunan harus mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.
“Indonesia tidak mungkin maju kalau rakyatnya terus bergantung pada bantuan. Kita harus melatih, memberikan kesempatan dan membuka peluang agar masyarakat produktif,” tegasnya.
Melalui pertemuan nasional tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan insan pers, dengan tetap menempatkan independensi jurnalistik serta kepentingan masyarakat sebagai landasan utama.
Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya membutuhkan informasi tentang keberhasilan, tetapi juga kritik yang jujur agar setiap kebijakan semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(*)
