Jambi, Desaintoday.com – Banjir besar yang melanda Kota Langsa baru-baru ini bukan sekadar peristiwa musiman. Kejadian ini menjadi penanda serius bahwa ada persoalan besar dalam tata kelola lingkungan, terutama bagi wilayah Sumatera Utara dan daerah sekitar. Luapan air bukan hanya dipicu oleh hujan lebat, tetapi merupakan hasil akumulasi kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung lama. Dalam hitungan jam, air naik cepat dan menutup akses jalan, merendam permukiman, serta memaksa banyak keluarga mengungsi. Sebagian warga memilih bertahan di rumah yang dikepung air, sementara aktivitas masyarakat berhenti: sekolah diliburkan, pasar kosong, dan roda ekonomi tersendat.
Jika ditelusuri lebih dalam, penyebab banjir ini tidak semata curah hujan ekstrem. Kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon, alih fungsi lahan, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologis telah membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Akibatnya, setiap kali hujan deras turun, air tidak meresap melainkan langsung mengalir dan menggenangi permukaan.
Menurut catatan posko penanganan bencana (BNPB), ketinggian muka air di sejumlah titik mencapai 20–40 cm pada fase awal penanganan, meski kondisi berbeda antarwilayah dan terus diperbaharui. Situasi ini diperburuk oleh padamnya listrik dan terganggunya jaringan internet, sehingga menghambat respons cepat.
Sementara itu, data awal dari BPBD Kota Langsa mencatat ribuan warga terdampak. Laporan lokal menyebut 2.376 jiwa di 17 gampong menjadi korban pada gelombang awal banjir pada 25 November 2025. Data ini menunjukan bahwa banjir Langsa bukan kejadian biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pengelolaan lingkungan membuat perhatian serius. Selain itu, di Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, setidaknya 110 rumah atau sekitar 150 kepala keluarga (KK) kurang lebih 420 jiwa terendam air. Hingga 30 November 2025, total korban tewas akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh mencapai 83 orang, dan 65 orang dinyatakan hilang.
Mengapa ini harus jadi alarm bagi Kota Langsa dan daerah sekitarnya?
Keterkaitan wilayah perbatasan: Jalur perbatasan Aceh-Sumut beberapa kali terdampak longsor dan putus akses, runtuhnya jalur ini menunjukkan bahwa bencana di Aceh dapat langsung mengganggu konektivitas dan ekonomi lintas-provinsi. Tata kelola lingkungan di wilayah hulu (deforestasi, tata guna lahan, drainase) berdampak lintas batas administratif.
Pola hidrometeorologi yang berubah: Intensitas hujan lebat dan kejadian banjir berulang mengindikasikan perlunya integrasi data iklim, tata air, dan perencanaan kota antar-provinsi.
Kerapuhan infrastruktur dan kelembagaan: Ketergantungan pada satu akses darat, lemahnya penanganan darurat lokal, serta komunikasi yang terputus
dampak. Ini bukan hanya masalah Aceh, tapi pelajaran bagi Sumut agar memperkuat jalur logistik, evakuasi, dan koordinasi lintas daerah.
Pada akhirnya, banjir besar di Langsa bukan hanya bencana air, tetapi sebuah pesan keras tentang perlunya perubahan cara pandang terhadap lingkungan. Kerusakan yang dibiarkan, sekecil apa pun, akan menumpuk menjadi masalah besar. Agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi, semua pihak pemerintah, masyarakat, dan sektor industri harus bersama-sama membangun komitmen menjaga lingkungan. Tanpa itu, Langsa hanya tinggal menunggu ulangannya di musim hujan berikutnya.
Semoga peristiwa ini membangkitkan kesadaran bahwa melindungi lingkungan adalah fondasi bagi ketahanan masyarakat. Bila alam dirusak maka kita semua menanggung akibatnya. Dan bila kita mengabaikannya maka banjir bukan hanya menggenangi rumah, tetapi masa depan kita bersama.
Oleh: Ribi Priska Manullang, Mahasiswa Universitas Jambi
