Batam, desaintoday.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong perluasan akses permodalan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Salah satu upaya yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam adalah menaikkan plafon pinjaman tanpa bunga dari maksimal Rp20 juta menjadi Rp50 juta.
Amsakar mengatakan, rencana peningkatan plafon tersebut masih dalam proses penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Melalui kebijakan ini, masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif.
”Di Batam ada pinjaman tanpa suku bunga yang sebelumnya maksimal sampai Rp20 juta. Saat ini sedang dilakukan perbaikan dan koreksi terhadap RPJMD agar pinjaman tersebut bisa sampai Rp50 juta tanpa dikenakan suku bunga,” ujar Amsakar.
Pelatihan Disabilitas Harus Berujung pada Peluang Usaha
Amsakar menegaskan, pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada pemberian sertifikat atau sekadar kegiatan seremonial.
Menurut dia, pelatihan harus diikuti kebijakan dan dukungan nyata agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.
Karena itu, Amsakar meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama DPRD batam mendorong kebijakan lanjutan, terutama dalam membuka akses permodalan bagi peserta pelatihan.
Ia menilai, dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk membangun usaha mandiri.
BLUD PDB Jadi Alternatif Pembiayaan
Jika program pinjaman tanpa bunga belum dapat dimanfaatkan, masyarakat masih memiliki alternatif pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir (BLUD PDB).
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga maksimal 4 persen flat.
Besaran bunga itu lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman perbankan konvensional yang, menurut Amsakar, berkisar 12 hingga 16 persen.
”Jika jalur tersebut bermasalah, masih ada alternatif lain yaitu BLUD PDB. Kalau bank konvensional menetapkan suku bunga 12 sampai 16 persen, BLUD PDB menetapkan maksimal 4 persen flat,” jelasnya.
Amsakar menilai, kemudahan akses permodalan merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Pembangunan Batam Harus Inklusif
Menurut Amsakar, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi Batam harus berlangsung secara inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan.
Amsakar berharap, penyandang disabilitas di Batam tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.(*)
